Dampak Sosial Program BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebesar Rp. 300.000,- per kepala keluarga cukup mengejutkan. Pasalnya dalam penelitian tersebut YLKI menyebutkan bahwa BLT berdampak negatif, karena justru pemerintah semakin terbebani dengan membengkaknya anggaran dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kenapa pemerintah terbebani ? Ternyata berdasarkan penelitan tersebut, 15-20% dari dana BLT dihabiskan oleh bapak rumah tangga untuk rokok. Berarti kurang lebih sekitar Rp. 60.000,- dihabiskan untuk barang mubazir tersebut. Hal ini mengindikasikan pemerintah rugi dua kali. Yang pertama dengan dikeluarkannya anggaran BLT, dan berikutnya pemerintah juga harus menanggung dampak negatif dari diterimanya BLT, walaupun tidak secara langsung.

Dari kajian penelitian YLKI tersebut, pemerintah sekarang sedang menggodok rencana pengguliran dana BLT untuk kaum ibu. Rencananya program tersebut akan direalisasikan tahun 2009. Kebijakan tersebut banyak mendapatkan dukungan terutama dari LSM yang peduli terhadap kondisi perempuan. Bahkan BPS sudah ancang-ancang dengan melengkapi data BLT dengan nama Bapak, Ibu dan anak.

Program BLT sendiri yang baru diluncurkan sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM banyak menuai pro dan kontra. Ada beberapa kepala daerah yang menolak program BLT. Karena lebih banyak menimbulkan kerusuhan sosial akibat salah sasarannya pendistribusian kartu BLT. Selain itu banyak oknum pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan dana BLT, entah itu dengan menjual kartu BLT atau memungut biaya atas pendistribusian kartu BLT. Dalam menyikapi penolakan tersebut, sebaiknya pemerintah pusat juga harus arif dengan mengantisipasi dampak sosial pendistribusian BLT.

Dampak psikososial dari BLT juga harus diantisipasi sejak dini. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang sekarang mencapai angka 40 juta, semakin menambah beban sosial bagi pemerintah. Kalau dahulu masyarakat enggan masuk dalam kategori miskin, sekarang orang berlomba-lomba mengaku sebagai keluarga miskin agar mendapatkan kartu BLT. Hal ini menunjukkan rasa malu secara kolektif sudah hilang. Tidak jauh beda ketika dahulu orang sangat malu untuk melakukan tindakan korupsi, tapi karena sekarang sudah populer dan sudah banyak yang melakukannya, orang dengan mudah melakukan korupsi, walaupun konsekwensinya masuk penjara.

Sebaiknya pemerintah mengalihkan program BLT menjadi program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat dan badan-badan amil zakat yang sudah terbukti sukses dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU, dan YDSF. Lembaga-lembaga tersebut sudah mempunyai kredibilitas tersendiri di mata masyarakat. Bahkan lembaga sekelas World Food Programme (WFP) pun banyak menggandeng LSM lokal sebagai mitra pelaksana pemberdayaan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada LSM lokal yang kredibel dan profesional.