Dampak Sosial Program BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebesar Rp. 300.000,- per kepala keluarga cukup mengejutkan. Pasalnya dalam penelitian tersebut YLKI menyebutkan bahwa BLT berdampak negatif, karena justru pemerintah semakin terbebani dengan membengkaknya anggaran dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kenapa pemerintah terbebani ? Ternyata berdasarkan penelitan tersebut, 15-20% dari dana BLT dihabiskan oleh bapak rumah tangga untuk rokok. Berarti kurang lebih sekitar Rp. 60.000,- dihabiskan untuk barang mubazir tersebut. Hal ini mengindikasikan pemerintah rugi dua kali. Yang pertama dengan dikeluarkannya anggaran BLT, dan berikutnya pemerintah juga harus menanggung dampak negatif dari diterimanya BLT, walaupun tidak secara langsung.

Dari kajian penelitian YLKI tersebut, pemerintah sekarang sedang menggodok rencana pengguliran dana BLT untuk kaum ibu. Rencananya program tersebut akan direalisasikan tahun 2009. Kebijakan tersebut banyak mendapatkan dukungan terutama dari LSM yang peduli terhadap kondisi perempuan. Bahkan BPS sudah ancang-ancang dengan melengkapi data BLT dengan nama Bapak, Ibu dan anak.

Program BLT sendiri yang baru diluncurkan sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM banyak menuai pro dan kontra. Ada beberapa kepala daerah yang menolak program BLT. Karena lebih banyak menimbulkan kerusuhan sosial akibat salah sasarannya pendistribusian kartu BLT. Selain itu banyak oknum pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan dana BLT, entah itu dengan menjual kartu BLT atau memungut biaya atas pendistribusian kartu BLT. Dalam menyikapi penolakan tersebut, sebaiknya pemerintah pusat juga harus arif dengan mengantisipasi dampak sosial pendistribusian BLT.

Dampak psikososial dari BLT juga harus diantisipasi sejak dini. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang sekarang mencapai angka 40 juta, semakin menambah beban sosial bagi pemerintah. Kalau dahulu masyarakat enggan masuk dalam kategori miskin, sekarang orang berlomba-lomba mengaku sebagai keluarga miskin agar mendapatkan kartu BLT. Hal ini menunjukkan rasa malu secara kolektif sudah hilang. Tidak jauh beda ketika dahulu orang sangat malu untuk melakukan tindakan korupsi, tapi karena sekarang sudah populer dan sudah banyak yang melakukannya, orang dengan mudah melakukan korupsi, walaupun konsekwensinya masuk penjara.

Sebaiknya pemerintah mengalihkan program BLT menjadi program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat dan badan-badan amil zakat yang sudah terbukti sukses dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU, dan YDSF. Lembaga-lembaga tersebut sudah mempunyai kredibilitas tersendiri di mata masyarakat. Bahkan lembaga sekelas World Food Programme (WFP) pun banyak menggandeng LSM lokal sebagai mitra pelaksana pemberdayaan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada LSM lokal yang kredibel dan profesional.

Hindari Tunggakan Listrik dengan Berhemat Pemakaiannya

Gelap gulita ? kata yang menakutkan bagi masyarakat. Apalagi sekarang jaman sudah semakin instan. Tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh energi listrik, termasuk daerah terpencil sekalipun. Hampir setiap rumah tangga di Indonesia sudah menggunakan energi listrik. Mulai dari alat penerang, lemari es, mesin setrika, mesin cuci, radio, televisi, dan komputer. Semua sangat tergantung kepada energi listrik. Lalu bagaimana bila energi listrik tidak ada alias padam? Kita sebagai pengguna pasti kelabakan. Dahulu kebutuhan listrik hanya untuk alat penerang, radio dan televisi. Tapi sekarang ? Kebutuhan energi listrik setiap rumah tangga yang dulunya rata-rata hanya 450W sekarang sudah 900Watt. Oleh karena itu PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai satu-satunya perusahaan energi listrik yang memonopoli kebutuhan listrik masyarakat, sangat berkepentingan agar energi ini tersalurkan dengan lancar kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber bahwa saat ini PLN tengah mengalami kesulitan keuangan terkait dengan beban listrik yang semakin meningkat dan tunggakan pembayaran dari masyarakat yang semakin membesar. Maraknya tunggakan pembayaran dari masyarakat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah beban ekonomi yang semakin berat karena kenaikan harga BBM. Selain itu awal masuk sekolah juga menjadi faktor pendorong berikutnya. Selain ada juga karena musin paceklik, faktor kebutuhan yang meningkat menjelang hari raya dan faktor-faktor lainnya. Untuk itu diperlukan kearifan dari kedua belah pihak. Masyarakat sebagai pengguna melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sesuai dengan besaran dan waktu yang ditentukan, PLN juga sebagai penyedia layanan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Faktor penghambat kelancaran pelayanan PLN, selain dari internal PLN sendiri yakni birokrasi dan masih banyaknya calo dalam pemasangan listrik baru. Sedangkan faktor penghambat dari masyarakat sebagai pelanggan adalah belum disiplinnya dalam membayar listrik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berbagai upaya tengah dilakukan saat ini untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya dengan penghematan dari masyarakat sebagai pelanggan. Bahkan sudah sejak lama PLN mengkampanyekan penghematan pada jam-jam sibuk yaitu pada jam 17 sore sampai dengan 22 malam. Saat ini dikarenakan semakin beratnya beban energi listrik, maka untuk mempertahan eksistensi PLN, dilakukan pemadaman bergilir. Alhasil semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai konsumen. Apakah ingin tetap mendapatkan pelayanan listrik dari PLN atau terpaksa dihentikan pasokan listriknya gara-gara keterlambatan dalam pembayaran listrik. Untuk itu sebagai antisipasi dari pemadaman, sebaiknya kita sebagai konsumen harus mulai berhemat dan mengurangi penggunaan energi listrik.